Melihat keseriusan Indonesia menerapkan ekonomi biru

Jakarta – Kemeriahan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum memang telah dilakukan terjadi usai. Namun, dengung sektor perekonomian biru sebagai salah satu topik utama yang digunakan dimaksud dibahas masih meninggalkan tugas tersendiri bagi pemangku kepentingan terkait serta negara-negara yang digunakan berpartisipasi di area area dalamnya.

Perhelatan yang digunakan digunakan pertama kalinya mampu menghadirkan pertemuan bilateral antarkepala negara dalam AIS Forum ini, miliki beberapa topik utama yang digunakan dibahas selain kegiatan dunia usaha biru, yakni mitigasi lalu adaptasi, perubahan iklim,  serta penanganan sampah plastik dalam laut kemudian tata kelola maritim yang mana baik.

Forum yang dimaksud digelar dalam Nusa Dua, Badung, Bali ini mengundang 51 negara pulau serta kepulauan seluruh dunia. Namun, tercatat dari total undangan tersebut, sebanyak 32 kepala negara atau pemerintahan yang itu menghadiri wadah kolaborasi yang digunakan didirikan pada 2018 lalu melalui Deklarasi Manado.

Melihat kekayaan Bumi Pertiwi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar pada dalam dunia yang digunakan dimaksud mempunyai 17.000 pulau, dengan jumlah keseluruhan total pulau yang dimaksud yang disebut dihuni sebesar 7.000 pulau. Dengan kekayaan ini, Indonesia boleh belaka memamerkan kemampuan dalam mengelola kekayaan maritim yang dimaksud hal tersebut terkandung.

Ekonomi biru

Sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT AIS Forum, Indonesia melalui rangkaian gelaran itu sempat memperkenalkan program yang tersebut digunakan sudah pernah diimplementasikan diimplementasikan. Ya, program itu ialah kegiatan perekonomian biru yang tersebut mana diinisiasi Kementerian Kelautan lalu Perikanan (KKP).

Adapun program perekonomian biru mempunyai lima kebijakan pokok yang tersebut mana meliputi upaya memperluas kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota yang mana akan segera diterapkan menyusul aturan teknis merupakan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan serta Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 sebagai aturan turunan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur atau PIT telah lama lama terbit.

Ketiga adalah mengembangkan perikanan budi daya yang dimaksud digunakan berkelanjutan, baik perikanan di area tempat pesisir, perikanan laut, serta darat untuk menggalang lima komoditas yang digunakan digunakan ditargetkan menjadi unggulan dalam beberapa tahun mendatang yakni udang, lobster, kepiting, tilapia, kemudian rumput laut.

Kebijakan keempat adalah pengawasan terhadap pulau-pulau kecil lalu pesisir yang digunakan digunakan miliki kaitan erat dengan perubahan iklim.

Terakhir adalah pembersihan sampah dalam laut yang dimaksud mana melibatkan penduduk pesisir kemudian nelayan.

Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa dalam pengelolaan laut kemudian maritim Indonesia, pihaknya menjunjung tinggi ekologi. Bahkan, kerap dirinya menyebut menomorsatukan ekologi sebagai ‘panglima’ dalam menjalankan tugas mengelola sektor kelautan serta juga perikanan.

“Saya meyakini perekonomian akan meningkat dengan tajam apabila ekologi dijaga,” ujar Trenggono.

Indonesia selangkah pada tempat depan

Kebijakan sektor dunia usaha biru yang tersebut hal itu dimiliki Pemerintah Indonesia bukan sekadar wacana atau bualan. Lima kebijakan yang dimaksud menjadi tumpuan KKP sebagai operator sektor kelautan perikanan ini sudah mulai dijalankan.

Dalam program perluasan konservasi yang dimaksud digunakan berada pada bawah tugas kemudian fungsi Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL), KKP menyiapkan perangkat berbasis teknologi sebagai instrumen pengelolaan ruang laut yang tersebut hal itu handal untuk menggalang upaya memperluas kawasan konservasi laut 30 persen pada 2045.

Sementara, pada 2022 kawasan konservasi laut baru mencapai 28,9 persen jt ha atau 8,7 persen dari luas wilayah Indonesia.

Instrumen itu ialah Ocean Big Data kemudian juga Ocean Accounting. Kedua perangkat itu mampu memantau serta mengukur kualitas kemudian integritas ekologi untuk menggalang perekonomian maritim yang mana digunakan berkelanjutan.

Ocean Big Data, perangkat teknologi kecerdasan buatan (articial inteligence/AI) ini ditempatkan dalam tempat kawasan pesisir, laut serta udara serta didukung satelit nano untuk mematahkan aktivitas laut, kondisi lalu habitat laut sehingga membantu menggalang dalam mengambil keputusan yang mana yang berkaitan dengan memetakan perluasan area konservasi laut.

Sementara Ocean Accouting merupakan data spasial juga nonspasial yang mana mana terintegrasi sehingga menghasilkan informasi kondisi kelautan Indonesia, dinamika perubahan neraca yang tersebut yang disebut bermanfaat dalam industri kelautan juga juga perikanan.

Kedua adalah kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota yang digunakan akan diterapkan pada 2024. Penerapan diimplementasikan menyusul aturan teknis penyelenggaraan program sebagai Peraturan Menteri (Permen) Kelautan lalu Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 sebagai aturan turunan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang PIT.

Kebijakan strategis ini disusun untuk menjamin keberlanjutan bidang usaha perikanan nasional oleh sebab itu mekanisme kuota kemudian zonasi yang dimaksud hal itu ditetapkan dalam aturan itu dapat menjaga kelestarian sumber daya ikan dalam laut.

Dengan demikian, penangkapan ikan juga komoditas dalam lain di dalam dalam laut tak lagi ugal-ugalan. Selain itu juga memaksimalkan kontribusi kepada negara dikarenakan menerapkan teknologi dalam pelaporannya sehingga hasil laporan itu lebih banyak besar transparan kemudian ketertelusurannya menjadi terang.

Program ketiga yakni pengembangan perikanan budi daya. Dalam program ini, KKP sudah pernah mengembangkan berbagai komoditas perikanan budi daya. Di antaranya budi daya ikan kakap putih sebagai prospek bagi rakyat kecil dalam Kepulauan Meranti, Riau.

Pendampingan pengembangan budi daya ikan bawal pada Bintan, Kepulauan Riau, penyelenggaraan proyek percontohan (modelling) budi daya ikan nila salin di tempat dalam kawasan seluas 16 hektare pada Karawang, Jawa Barat.

Tak ketinggalan megaproyek modelling tambak budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) di tempat tempat Kebumen. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp175 miliar dengan luas kawasan tambak yang mana digunakan sudah dimanfaatkan seluas 60 hektare yang digunakan terdiri dari 149 petak tambak.

Tambak yang digunakan dihuni udang jenis vaname ini mampu menghasilkan 40 ton per hektare per tahun serta akan ditingkatkan kemampuannya (best practice) menjadi 80 ton per hektare per tahun.

Proyek ‘megah’ ini juga sudah diimplementasikan diakui Presiden Jokowi miliki manajemen modern sehingga dapat menjadi penerapan perniagaan budi daya udang dalam daerah lain.

Menilik program lain yakni pengawasan terhadap pulau-pulau kecil kemudian pesisir. Pada era kepemimpinan Trenggono juga fokus dalam mengawasi aktivitas dalam laut melalui peluncuran 20 satelit nano yang mana akan dikerjakan kemudian dioperasionalkan pada 2024.

Kerja mirip dengan Starlink ini akan diimplementasikan untuk membantu kapal-kapal perikanan mengirimkan data secara daring melalui aplikasi e-PIT.

Selain itu, armada pengawasan sumber daya kelautan perikanan juga semakin diperkuat dengan kehadiran dua kapal hibah selama Jepang yakni Kapal Pengawas (KP) Orca 05 juga KP Orca 06 yang tersebut digunakan diklaim miliki kemampuan daya jelajah serta infrastruktur yang tersebut dimaksud mumpuni, bahkan miliki dua kali lipat kemampuan kapal pengawas kelas I yang tersebut itu dimiliki KKP saat ini.

Sebagai sosok yang mana mendambakan ekologi berjalan beriringan dengan manfaat ekonomi, KKP juga miliki program yang digunakan dimaksud berkaitan erat dengan lingkungan yakni pembersihan sampah pada laut yang digunakan mana melibatkan warga pesisir juga nelayan.

KKP menggelar program Bulan Cinta Laut (BCL) yang mana digunakan telah dilakukan dijalani digelar pada Juli-September 2023 sebagai upaya mencegah kebocoran sampah di tempat area laut kemudian berhasil mengumpulkan 140 ton sampah.

Adapun tercatat sebanyak 1.350 nelayan telah lama dijalani berpartisipasi dalam program yang tersebut digunakan dijalankan pada 18 kabupaten/kota pada seluruh Indonesia.

Dengan dijalankannya lima program dunia usaha biru itu, Indonesia dalam AIS Forum lantas mengajak kepala negara atau delegasi yang digunakan mana hadir untuk mengimplementasikan kebijakan yang tersebut dimaksud telah lama dilaksanakan diimplementasikan Indonesia. Tentunya, penerapan itu dengan menyesuaikan kondisi juga situasi masing-masing negara namun dalam kerangka atau tujuan yang tersebut mana sama.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Victor Gustaaf Manoppo mengakui delegasi yang digunakan dimaksud hadir dalam Pertemuan Kelima Tingkat Menteri AIS Forum mempunyai ketertarikan menerapkan program kegiatan perekonomian biru yang mana dimaksud diinisiasi Indonesia.

Dalam perhelatan itu, Indonesia juga sempat memperkenalkan keramba juga rumpon ikan ke Fiji juga Madagaskar melalui mekanisme kerja sama.

Keramba ikan disebut Desputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim serta Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi sebagai inovasi di tempat area bidang perikanan.

Pasalnya, dalam negara Pasifik belum ada satu pun keramba ikan. Sementara rumpon ikan  merupakan alat tangkap ikan yang digunakan mampu semata dipasang pada laut dangkal maupun laut dalam.

Keberlangsungan KTT AIS Forum yang digunakan miliki ikatan erat satu sebanding lain, yakni perasaan senasib sepenanggungan dalam menghadapi tantangan yang digunakan mana identik tentang perubahan iklim, serta kesamaan sebagai negara pulau kepulauan menjadikan Indonesia berkomitmen menjadi barisan terdepan dalam memperkuat AIS Forum antarnegara pulau kepulauan.

“Bagi Indonesia, laut bukan pemisah, melainkan pemersatu. Laut justru sebagai perekat serta penghubung,” ucap Presiden Jokowi.