Langkah Kominfo Tangkal Konten Negatif Pemilu 2024

Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kominfo) terus memantau kemudian menapis penyebaran konten negatif dalam ruang digital mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Hal itu sebagai upaya menjaga pemilihan umum berjalan damai.

“Kami tidaklah bekerja sendiri tentunya, tetapi juga melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang mana mana lain terutama bagaimana melibatkan komunitas – komunitas untuk aware untuk peduli lalu konsen dengan penyebaran hoaks ini,” kata Wamenkominfo Nezar Patria dikutip Kamis (19/10).

Nezar menyampaikan, saat ini Kominfo sudah memiliki infrastruktur monitoring untuk menangani disinformasi, misinformasi juga juga malinformasi. Selain itu, Kominfo juga bekerja serupa dengan aparat penegak hukum lalu lembaga terkait dalam melakukan filter terhadap konten negatif.

“Misalnya ujaran kebencian yang mana berpotensi untuk memecah keutuhan lalu mempertajam polarisasi dalam masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya tak ingin pilpres 2024 dijadikan sebagai ajang untuk menyebarkan hal-hal negatif yang dimaksud mengusik keutuhan rakyat juga juga bangsa. Kominfo ingin diskusi mampu belaka berkembang dengan dinamis.

“Meskipun ada perbedaan pendapat, itu biasa, tapi bukan sampai mengarah pada ujaran kebencian, penyebaran disinformasi lalu misinformasi yang mana digunakan memberikan efek negatif buat masyarakat,” ujar Nezar.

Namun demikian, Nezar menegaskan Kominfo tetap menggalang kebebasan berpendapat. Menurutnya, bukan ada satu kebijakan yang digunakan digunakan membatasi kebebasan berbicara lalu juga Kominfo mengambil bagian serta menjaga ruang kebebasan berbicara tersebut.

“Kita sudah masuk ke dalam satu alam yang digunakan mana demokratis juga juga kebebasan berbicara adalah salah satu tiang untuk demokrasi. Tapi ruang kebebasan berbicara ini tentu sekadar diatur oleh beberapa total regulasi,” ujarnya

“Jangan sampai ruang kebebasan ini digunakan semena-mena untuk menyebarkan ujaran kebencian serta disinformasi yang mana menyesatkan rakyat juga juga juga mempertajam polarisasi,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Wamenkominfo mengapresiasi CSIS lalu Google Indonesia yang dimaksud sudah pernah melakukan survei opini umum terkait pemakaian internet yang tersebut hal tersebut sehat dalam rangka pilpres 2024.

Menurutnya, hasil survei itu sangat berguna bagi Kementerian Kominfo melakukan tindakan mitigasi untuk menciptakan ruang digital yang tersebut hal tersebut sehat.

“Kita mencatat beberapa hasil survei ini sangat berguna yaitu ada peningkatan pemakaian media sosial juga oleh generasi muda. Kemudian bagaimana konten yang digunakan digunakan beredar pada jaringan digital media sosial itu dapat dilihat dari kecenderungan disinformasi yang digunakan mana dihasilkan,” ujarnya.

Minimalkan Banjir Disinformasi

Berkaitan dengan membanjirnya disinformasi menjauhi Pemilu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan arti penting kecepatan dalam menyampaikan informasi dari badan atau lembaga yang yang disebut mempunyai otoritas.

Menurutnya, Indonesia bisa saja semata berkaca dari pengalaman pandemi Covid-19 pada mana penduduk mengetahui informasi dari media yang dimaksud mana bukan kredibel sehingga menimbulkan persoalan dalam dalam masyarakat.

“Fenomena misinformasi muncul lantaran informasi atau fakta dari badan otoritas yang digunakan mana punya kewenangan, terlambat menginformasikan kepada publik. Kekosongan itulah, orang dari yang mana mana dengarnya 10 persen dikembangkan menjadi 100 persen. Perlu juga kecepatan pada lembaga yang dimaksud digunakan mempunyai otoritas terhadap isu itu untuk memberikan informasi,” jelasnya.

Menurut Semuel, peran serta para peserta pilpres sangat penting dalam membantu meminimalisir banjir disinformasi. Apalagi, peserta pemilihan umum miliki basis pendukung yang digunakan yang disebut setiap hari selalu dibanjiri beragam informasi.

“Harus ada integritas dari para persertanya sebab kalau tidak, pengikutnya akan lebih besar lanjut kacau. Untuk itu juga perlu yang mana namanya channel-channel resmi dari pada para peserta sebagai rujukan. Kalau ada persoalan, check and re-check-nya dalam situ,” tandasnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menilai hasil survei dari CSIS kemudian Google Indonesia dapat menjadi referensi penetapan program ataupun mengkaji ulang program yang tersebut itu sudah ada dalam Kementerian Kominfo.

“Saya sangat berterimakasih dengan hasil kajian ini. Mungkin kita mampu berkolaborasi tambahan dalam lagi. Karena banyak sekali program terutama dalam pencegahan hoaks. Kita punya program literasi digital, jangan – jangan fokus literasi digital kita yang mana dimaksud perlu diperbaiki atau ada program lain yang dimaksud mana perlu diperbaiki,” jelasnya.