Sumatera Barat miliki potensi panas bumi hingga 230 Mega Watt

Padang – Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar Herry Martinus menyebutkan daerah itu miliki prospek energi panas bumi hingga 230 Mega Watt untuk digarap sebagai energi baru terbarukan masa depan.

"Di Solok Selatan kita punya kemungkinan panas bumi hingga 230 Mega Watt, namun baru tergarap sekitar 85 Mega Watt," kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumbar Herry Martinus pada Padang, Kamis.

Saat ini pemerintah juga sedang mengupayakan peningkatan energi panas bumi yang digunakan sebesar 95 Mega Watt, serta masih dalam tahap negosiasi anggaran dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Selain panas bumi, Ranah Minang juga mempunyai prospek lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH. Namun, berbagai sumber daya energi baru terbarukan itu tak mampu langsung digarap. Sebab, harus melalui beberapa jumlah keseluruhan proses dan juga juga mekanisme yang tersebut hal itu panjang salah satunya lelang.

"Proses ini sebetulnya jadi hambatan juga. Sebagai contoh kemarin ada calon pemodal dari Malaysia mau membangun PLTS di tempat area Sumbar, namun terkendala kesulitan teknis serta panjangnya birokrasi yang tersebut mana harus dilalui," ujarnya.

Menurutnya, pengambil kebijakan di dalam dalam tingkat pusat harus segera mencari solusi permasalahan yang agar berbagai sumber energi baru terbarukan bisa jadi cuma dimanfaatkan, serta juga menjadi penyokong perekonomian nasional.

Saat ini pasokan energi pembangkit listrik pada Provinsi Sumbar surplus sekitar 20 persen. Artinya, dengan kelebihan energi ditambah pasokan energi baru terbarukan yang digunakan digunakan melimpah, pemerintah harus mampu jadi memaksimalkan kemungkinan itu.

Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumbar Insannul Kamil mengatakan organisasi yang disebut melakukan berbagai skenario dalam upaya mencapai target net zero emission.

Ia mengatakan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan merupakan pekerjaan bersama dari tingkat pusat hingga ke daerah. Termasuk komitmen lalu konsistensi dalam mengimplementasikannya.

"Transisi energi ini harus melibatkan akademisi, PLN, MKI, praktisi kegiatan industri kelistrikan, media massa hingga masyarakat yang tersebut dimaksud ahli dalam permasalahan energi baru terbarukan," ujarnya.